Menkeu Bikin Dasar Hukum Pergeseran Anggaran 2021

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 127/2020 mengenai tata cara pergeseran bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja lainnya atau yang biasa disingkat sebagai BA 999.08. Melalui PMK 23/2021 yang baru diundangkan pada 15 Maret 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan 1 pasal baru dalam PMK 127/2020, yakni Pasal 4A.

Pada Pasal 4A, alokasi anggaran pada BA 999.08 dapat diubah untuk melaksanakan kebijakan penyesuaian belanja negara yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

“Penyesuaian belanja negara adalah melakukan pengutamaan penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), realokasi anggaran, pemotongan anggaran belanja negara, dan/atau pergeseran anggaran antarporgram dalam 1 bagian anggaran,” bunyi Pasal 1 nomor 12 PMK 23/2021, dikutip Jumat (19/3/2021).

Pada bagian penjelasan, Kementerian Keuangan menerangkan Pasal 12 Perpres 113/2020 yang merinci APBN 2021 telah memberikan kewenangan kepada menteri keuangan untuk melakukan pengelolaan belanja negara untuk penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan tidak menambah defisit.

Perlu diketahui, BA 999.08 adalah sub bagian anggaran dalam anggaran bendahara umum negara (BUN) yang menampung belanja pemerintah untuk belanja pegawai, belanja bansos, dan belanja lainnya yang pagu anggarannya tidak dialokasikan pada badan anggaran kementerian dan lembaga (K/L).

Menteri keuangan selaku BUN memiliki kewenangan untuk melakukan pergeseran atas belanja pada BA BUN. Pergeseran yang dimaksud di sini termasuk menggeser anggaran BA 999.08 ke badan anggaran K/L. Belanja pegawai pada BA 999.08 antara lain cadangan gaji untuk pegawai baru, honorarium, tunjangan khusus, dan belanja pegawai lainnya. Adapun bansos pada BA 999.08 adalah cadangan dana tanggap darurat dan bantuan penanggulangan pasca bencana di beberapa daerah.

Adapun belanja lain-lain pada BA 999.08 adalah alokasi anggaran yang diperlukan untuk menampung cadangan untuk keperluan mendesak dan keperluan lain-lain.

Sumber : https://news.ddtc.co.id