Berbagai Manfaat APBN 2020 Pastikan Ekonomi Bergerak

Jakarta, 7/1/2021 Kemenkeu – Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan, tidak hanya di bidang ekonomi, namun di seluruh aspek kehidupan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menjadi instrumen utama dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dan akan terus berlanjut di tahun 2021. APBN 2020 dirancang bersifat ekspansif serta countercylical untuk memastikan agar perekonomian terus bergerak untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur di tengah berbagai tantangan, termasuk penanganan pandemi Covid-19.

“Manfaat APBN 2020 yang tadi angka-angkanya telah disampaikan oleh Ibu Menteri, dapat ditunjukkan dalam berbagai macam output. Kami akan menguraikan beberapa output yang sangat penting terutama dalam situasi penanganan pandemi covid 19 ini,” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers Realisasi Pelaksanaan APBN TA 2020 melalui video conference pada Rabu (6/1).

Output pertama adalah bidang kesehatan dari belanja pusat termasuk untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan, bantuan iuran JKN, alat material kesehatan pada 110 rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, juga santunan untuk tenaga kesehatan kita yang gugur karena penanganan covid. Pembayaran terhadap pengobatan pasien 183,9 ribu pasien covid-19 yang dirawat ditanggung oleh APBN 2020, penerima bantuan iuran JKN yang iurannya dari dibayarkan oleh APBN yang berasal dari transfer ke daerah dan dana ke daerah dan dana desa.

“Jadi kalau kita melihat APBN itu ada belanja yang dari pemerintah pusat ada juga belanja yang melalui transfer ke daerah dan dana desa dan juga digunakan untuk berbagai macam sektor termasuk sektor kesehatan ini di kita bisa lihat output-outputnya,” jelas Wamenkeu.

Output kedua di sektor bantuan sosial, bantuan pemerintah, subsidi dan dukungan UMKM ada yang berasal dari belanja pusat langsung dan ada juga yang melalui transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pusat untuk bantuan beras peserta PKH itu diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat serta 10 juta KPM.

“Yang lewat transfer ke daerah dan dana desa yang paling mungkin yang paling sering di diskusikan tahun 2020 adalah BLT Dana Desa. Ini diterima oleh 8 juta penerima, lalu bantuan usaha mikro 10,4 juta penerima dan ada berbagai macam kegiatan lainnya,” tambah Wamenkeu.

Output di bidang pendidikan yang melalui dana pusat, telah diberikan subsidi kuota internet bagi pelajar, rehab madrasah dan sekolah juga Bantuan Operasional pendidikan untuk Sekolah yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama, Bantuan Operasional Sekolah untuk 44,2 juta siswa pada 216000 sekolah di seluruh Indonesia. Tunjangan profesi guru juga merupakan output yang melalui TKDD, lalu juga pelatihan kepariwisataan untuk di berbagai macam tempat dan melalui kegiatan pembiayaan ada penerima beasiswa baru tahun lalu.

“Untuk LPDP menambah 3069 penerima beasiswa baru dan tentu juga ada pembangunan rehabilitasi kelas, pembangunan ruang kelas belajar, pengadaan peralatan pendidikan,” jelas Wamenkeu.

Output yang terakhir adalah infrastruktur. Belanja pusat membangun jaringan irigasi 280 KM lebih, 45 bendungan yang cukup besar, pembangunan jalan baru 280 KM, pelabuhan baru, penyediaan akses internet di 10.725 lokasi, 452 KM rel kereta api, jembatan sepanjang 7669 meter, pembangunan jaringan gas di 23 kabupaten kota dengan 135.000 lebih sambungan rumah dan kegiatan Padat Karya di berbagai macam Kementerian dapat menyerap 2,2 juta tenaga kerja. (ip/mr/hpy)

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id