
BPKAD Kabupaten Lamongan Hadiri Rakor dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penyajian LKPD se-Jawa Timur Tahun 2025
BPKAD Kabupaten Lamongan Hadiri Rakor dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penyajian LKPD se-Jawa Timur Tahun 2025
Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penyajian LKPD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang dilaksanakan ini menjadi momentum penting bagi seluruh BPKAD di Jawa Timur untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para Kepala BPKAD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur beserta jajaran pejabat terkait. Dari Kabupaten Lamongan, hadir Kepala BPKAD Kabupaten Lamongan didampingi oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kepala Bidang Akuntansi. Kehadiran jajaran BPKAD Lamongan menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan fasilitasi dan pembinaan teknis mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, penyusunan laporan keuangan yang andal, serta strategi peningkatan opini atas LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain menjadi forum berbagi pengalaman antar daerah, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat keseragaman penyajian laporan keuangan serta memastikan seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur mampu menyusun LKPD secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan terlaksananya rapat koordinasi ini, diharapkan kualitas penyajian LKPD di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Lamongan, semakin meningkat dan dapat mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik (good governance)