Perubahan APBD 2018 di tetapkan

Bupati Lamongan menyampaikan sambutan penutup Rapat Paripurna Tahun 2018 dalam rangka Penetapan Perubahan APBD Tahun 2018 dengan postur sebagai berikut : Pendapatan Daerah direncanakan mencapai 2 trilyun 904 milyar 634 juta 147 ribu 135 rupiah atau naik sebesar 3,80 persen.
Untuk Belanja Daerah dialokasikan sebesar 2 trilyun 950 milyar 680 juta 611 ribu 024 rupiah 51 sen, atau naik sebesar 4,42 persen. Dengan konfigurasi seperti itu, dalam Rancangan Perubahan APBD 2018 mengalami defisit anggaran sebesar 46 milyar 046 juta 463 ribu 889 rupiah 51 sen. Adapun komponen Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan secara keseluruhan dialokasikan sebesar 74 milyar 596 juta 463 ribu 889 rupiah 51 sen, atau naik sebesar 25,80 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar 28 milyar 550 juta rupiah.

Tujuan dilakukan mekanisme Perubahan APBD Tahun 2018 adalah untuk lebih memaksimalkan anggaran yang ada guna membiayai pembangunan daerah. Prinsip Money Follow Function, agar lebih difokuskan kepada Money Follow Program, dimana setiap kebijakan harus terukur dengan bobot yang lebih tinggi untuk kemakmuran rakyat.
Kebijakan Perubahan APBD 2018 meskipun tidak mencakup kebijakan yang besar, namun sangat strategis dalam rangka akselerasi pembangunan. Pembangunan Infrastruktur masih kita prioritaskan, tetapi dipergunakan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan khususnya jalan kabupaten dan jalan strategis, pembangunan diarahkan untuk pembangunan jalan lingkungan, jalan poros desa, jalan usaha tani dan saluran irigasi tersier.
Bidang Pendidikan masih diprioritaskan untuk rehab sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta rintisan program desa pintar.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di era milineal seperti saat ini memberi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan kecepatan akses informasi, dan sistem pembelajaran lingkungan sekitar yang lebih komplek dan beragam.
Melalui program ku desa pintar diharapkan setiap desa memiliki kondisi dan sarana yang mendukung bagi tumbuh kembangkan masyarakat akan kebutuhan informasi dan pelayanan kepada masyarakat yang cepat dan handal. Dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses ekonomi yang lebih terbuka dan mampu memberi kesejahteraan masyarakat desa.
Dibidang kesehatan yang mendapatkan porsi pendanaan cukup besar, karena diarahkan untuk lebih meningkatkan peningkatan akses kesehatan masyarakat miskin dengan memberikan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Disamping program – program prioritas yang harus dilaksanakan tersebut, saat ini kita juga harus mewaspadai terhadap fluktuasi kondisi ekonomi, khususnya melemahnya rupiah terhadap dollar Amerika. Namun demikian, seiring dengan berjalannya kebijakan pembangunan nasional, maupun provinsi, kita tetap optimis pembangunan yang kita laksanakan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang lebih baik dan sejahtera