Pemkab Lamongan meraih Opini WTP

Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mendapat opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Opini WTP yang pertama kalinya tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI, Novian Heru Dwijanto kepada Bupati Lamongan di Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur tanggal  30  Mei 2017 kemarin.

Usai acara penyerahan laporan keuangan, Bupati Lamongan, H, Fadeli, SH. MM  didapuk oleh BKP RI untuk menyampaikan sambutan yang mewakili 20 Pemkab/Kota di Jawa Timur untuk memberikan kesan dan pesan bagaimana upaya Pemkab Lamongan dalam meraih opini WTP. H. Fadeli, SH. MM menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah memeriksa keuangan Pemkab Lamongan dan juga membimbing agar pengelolaan keuangan Pemkab. Lamongan menjadi lebih baik serta tidak terjadi kesalahan lagi. Karena itu saran agar penggunaan sistem Laporan Keuangan Daerah dengan sistem  akuntansi akrual  langsung direspon positif dengan menerapkan mulai tahun 2015.

Diakuinya, penerapan akrual basis dalam pengelolaan keuangan daerah memudahkan jajaran bagian keuangan dalam menyusun dan membuat pelaporan walaupun pada awalnya mengalami kesulitan. Perbedaannya adalah tadinya membuat 4 (empat) Laporan kemudian menjadi 7 (tujuh) laporan. Namun demikian memang hal ini belum tuntas kesemuanya, masih ada beberapa yang perlu disempurnakan, misalnya masalah asset.

Dihadapkan pada permasalahan – permasalahan yang ada, serta beberapa masukan dari BPK RI, Pemkab Lamongan telah membentuk Tim Fokus yang bertugas pada 3 fokus permasalahan. Satu, Tim Fokus yang menangani Manajemen Aset dengan ruang lingkup tugas untuk penataan aset sampai dengan pemantapan perhitungan penyusutan aset, penatausahaan biaya operasional  sekolah (BOS) melalui Bimbingan Teknis khusus kepada pengelola dana BOS. Kedua Tim Fokus Pengelolaan Piutang yang bertugas untuk pemantapan koordinasi dengan pihak ketiga yang mnasih memiliki kurang bayar (piutang) dan kerjasama denganpihak aparat penegak hukum. Ketiga Tim Fokus Penatausahaan Belanja Daerah yang bertugas melakukan pengawasan ketat oleh SPI sehingga tidak ditemukan lagi temuan yang bersifat material.