Lamongan ditunjuk sebagai mitra PEFA

Departemen Dalam Negeri RI tanggal 16 – 17 Pebruari 2017 telah menyelenggarakan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan daerah yang bekerja sama dengan PEFA sebuah organisasi yang ditunjuk oleh World Bank untuk melakukan pendampingan kepada negara – negara berkembang untuk mengembangkan manajemen keuangan publik yang lebih efesien, efektif, transparan dan akuntable. Dalam melakukan assesment tersebut telah menunjuk 5 daerah di Indonesia yakni Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Balikpapan.

Program Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) menyediakan suatu kerangka kerja untuk penilaian dan pelaporan kekuatan dan kelemahan Manajemen Keuangan Publik (MKP) dengan menggunakan indikator kuantitatif untuk mengukur kinerja. PEFA dirancang untuk memberikan suatu gambaran mengenai kinerja MKP pada titik – titik spesifik secara tepat waktu menggunakan suatu metodologi yang dapat direplikasi dalam penilaian – penilaian selanjutnya, memberikan suatu ringkasan mengenai perubahan – perubahan dari waktu ke waktu. kerangka kerja PEFA meliputi sebuah laporan yang memberikan suatu tinjauan umum sistem MKP dan pengukuran berbasis bukti yang dib ,andingkan terhadap 31 indikator kinerja. kerangka kerja ini juga memberikan suatu penilaian terhadap implikasi yang ada terhadap kinerja sistem secara keseluruhan dan hasil manajemen keuangan publik yang diharapkan. kerangka kerja ini memberikan suatu fondasi untuk perencanaan reformasi, dialog mengenai strategi dan prioritas, serta pengawasan kemajuan.

Pemerintah menggunakan PEFA untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai kinerja MKP mereka sendiri. PEFA menawarkan suatu basis bersama untuk memeriksa kinerja MKP di seluruh pemerintahan level nasional dan subnasional. Selain pemerintahan, pengguna PEFA lainnya adalah organisasi masyarakat sipil dan institusi pengembangan internasional. PEFA memberikan skor dan laporan yang memungkinkan semua pengguna untuk mendapatkan gambaran cepat mengenai kekuatan dan kelemahan sistem MKP suatu negara. Pengguna juga melihat implikasinya terhadap seluruh hasil kinerja untuk tujuan – tujuan utama disiplin fiskal, alokasi sumber daya strategis dan penyampaian layanan yang efesien. Oleh karena itu, analisis PEFA berkontribusi terhadap dialog kebutuhan dan prioritas reformasi MKP.

PEFA mengindentfikasi tujuh pilar kinerja dalam suatu sistem MKP yang terbuka dan teratur dan sangat penting dalam mencapai sasaran – sasaran tersebut. Tujuh pilar tersebut oleh karenanya mendefinisikan elemen-elemen dai suatu sistem MKP. 7 pilar tersebut juga merefleksikan apa yang diinginkan dan memungkinkan untuk diukur. Pilar – pilar tersebut adalah :

  1. Reliabilitas anggaran. Anggaran pemerintah realistis dan diterapkan sebagaimana peruntukkannya. Hal ini diukur dengan membandingkan pendapatan dan pengeluaran aktual (hasil segera dari sistem MKP) dengan anggaran awal yang disetujui.
  2. Transparansi keuangan publik. Informasi mengenai keuangan daerah disajikan komprehensif, konsisten dan dapat diakses oleh publik. Hal ini dapat dicapai melalui desain klasifikasi anggaran, transparan seluruh sumber pendapatan, belanja dan pembiayaan. Termasuk didalam cakupan transparansi ini adalah informasi tentang pencapaian kinerja non keuangan.
  3. Manajemen aset dan kewajiban. Manajemen aset dilakukan secara efektif untuk memastikan bahwa investasi pemerintah memenuhi kriteria value for money, aset yang dihasilkan tercatat dan dikelola dengan baik. Seiring dengan itu, manajemen hutang juga dilakukan secara efektif untuk memastikan hutang direncanakan dan dieksekusi secara prudent.
  4. Strategi fiskal dan penganggaran berbasis kebijakan. Penyusunan Anggaran disusun berdasarkan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, rencana strategis pemerintah dan proyeksi makroekonomi.
  5. Prediktabilitas dan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran dilakukan berdasarkan peraturan perundangan dan memenuhi kaidah pengendalian internal untuk memastikan pencapaian kinerja yang direncanakan.
  6. Akuntansi dan pelaporan. Akuntansi dilaksanakan secara akurat dan handal. Laporan yang dihasilkan disajikn secara berkala dan tepat waktu sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan kebutuhan manajerial lainnya.
  7. Pemeriksaan dan audit eksternal. Pengelolaan keuangan diaudit oleh lembaga independen dan dilakukan pengawasan oleh lembaga legislatif.