KPK beri supervisi pelaksanaan e-planning, e-budgeting dan e-perijinan di Lamongan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat monitoring dan evaluasi implementasi e-Planning, e-Budgetting dan e-Perijinan dengan mengundang 11 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur pada tanggal 23 Maret 2017, salah satunya adalah Kabupaten Lamongan untuk mempresentasikan aplikasi tersebut dan rencana aksi dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai salah satu program pencegahan korupsi pada instansi pemerintahan, KPK telah mendorong agar Pemerintah Daerah mengimplementasikan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan secara bersih, transparan dan akuntabel.  Sebenarnya pelaksanaan e-Planning, e-Budgetting dan e-Perijinan di Kabupaten Lamongan telah lama dilaksanakan. Namun sejauh ini belum di integrasikan secara penuh untuk penerapannya, sehingga antar aplikasi yang satu dengan yang lain harus dilakukan secara manual. Supervisi dan saran yang disampaikan oleh KPK adalah pengintegrasian secara penuh antara e-Planning, dan e-Budgetting serta e-Procurement sehingga mampu secara efektif dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan efesien.

KPK juga telah mengapresiasi terhadap dimasukkannya Standar Satuan Harga ke dalam e-Budgeting kedalam aplikasi penyusunan APBD Kabupaten Lamongan. Dengan memasukkan SSH maka penyusunan APBD Lamongan telah memiliki standar harga yang sama setiap merencanakan belanjanya didalam program dan kegiatan.