Informasi Keuangan
Masukkan Program Bebas BAB Dalam PAPBD 2016
Tekad Lamongan untuk mewujudkan Program Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan nampaknya sangat serius. Keseriusan itu diperlihatkan dalam perubahan APBD 2016, dengan memasukan program ODF dalam anggaran untuk dibahas bersama DPRD.
Penyusunan Perubahan APBD 2016 dimulai
Ketua Tim Anggaran pada tanggal 01 Juli 2016 telah menerbitkan Surat Edaran tentang Penyusunan RKA – SKPD pada Perubahan APBD 2016. Berdasarkan Surat Edaran ini kepada seluruh SKPD untuk segera menyusun RKA Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut : Selengkapnya….
Hal – Hal Penting Dalam Memahami Tax Amnesty
Reaksi positif setelah Tax Amnesty disetujui DPR cukup menggembirakan, antara lain terlihat dari Index Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merespon positif. Bagi masyarakat luas mungkin masih banyak pemahaman yang belum utuh tentang pengampunan pajak yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi. Pada dasarnya pengampunan pajak adalah penghapusan pajak dengan cara mengungkap harta yang belum dilapor di SPT PPh dan membayar Uang Tebusan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Selengkapnya….
5 Tantangan Menteri Keuangan Baru, Sri Mulyani
Presiden Joko Widodo merampungkan perombakan Kabinet Kerja jilid II, kemarin. Wajah-wajah lama dan baru tampil mengisi jabatan menteri bidang ekonomi, pendidikan, politk, hukum, dan keamanan serta kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah Sri Mulyani Indrawati, yang kembali menduduki kursi Menteri Keuangan. Selengkapnya….
APBD 2015 ditetapkan tepat waktu, Pendapatan Daerah ditargetkan naik 10,08 %
Kekhawatiran molornya penetapan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2015 tidak terbukti. Jumat (28/11) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Lamongan, Ketua DPRD Lamongan, menetapkan Raperda APBD tahun anggaran 2015. Semangat untuk menetapkan APBD 2015 tepat waktu dengan melalui kesepakatan bersama antara Kepala Selengkapnya….
APBD 2015: Pemerintah Tetapkan Defisit Kumulatif 0,3%
Pemerintah telah menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar 0,3% dari proyeksi PDB 2015. Hal Tersebut dituangkan dalam PMK nomor 183/PMK.07/2014 yang berlaku sejak saat diundangkan pada 2 September 2014, sebagaimana dimuat di situs resmi Kemenkeu, Sabtu (20/9/2014). Selengkapnya….
peraturan keuangan
Permendagri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
PMK Nomor 235/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Non Tunai
Pengumuman
Pertanggal 6 Januari 2015 Anggaran Kas Belanja atau Cash Budget Tahun Anggaran 2016 sudah bisa diinput di Aplikasi Sakti Berbasis Web .
Sebelum melakukan cetak DPA, tolong isi terlebih dahulu Cash Budget atau Anggaran Kas Pendapatan dan Belanja 2016 menggunakan Aplikasi Sakti berbasis WEB. Tanggal cetak DPA harus diisikan dengan tanggal 04 Januari 2016. Penyampaian DPA maksimal tanggal 15 Januari 2016 ditujukan kepada Tim Anggaran Cq. Bidang Anggaran BPKAD.