Dana Desa dengan skema Cash For Work
Presiden Jokowi pada November 2017 telah menetapkan pengelolaan DanaDesa difokuskan dengan skema Cash for Work. Sistem tersebut lebih dikenal dengan istilah padat karya, dengan demikian hasilnya bisa lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Program padat karya bertujuan untuk mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang produktif, memanfaatkan tenaga kerja yang besar sehingga dapat membantu mengurangi pengangguran. Selengkapnya….
Cash For Work bagi Pembangunan Desa
Pada 2018, pemerintah akan terus melanjutkan program infrasruktur. Selain itu, pemerintah juga konsisten untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang berfokus pada masyarakat desa. Jumlah penerima bantuan Pogram Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan menjadi 10 juta keluarga, Dana Desa juga ditingkatkan jumlahnya menjadi Rp60 triliun, dan subsisdi lebih tepat sasaran kepada kegiatan-kegiatan unggulan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Selengkapnya….
Pemkab Lamongan meraih Opini WTP
Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mendapat opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Opini WTP yang pertama kalinya tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI, Novian Heru Dwijanto kepada Bupati Lamongan di Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur tanggal 30 Mei 2017 kemarin. Selengkapnya….
Cerita Sulatri, Perempuan Pertama Jadi Kepala BPKAD di Pemkab Lamongan
PEREMPUAN berkacamata itu sibuk memimpin rapat koordinasi di salah satu ruang Pemkab Lamongan. Dia adalah Sulastri, kepala BPKAD Lamongan. Aktifitas perempuan berkerudung itu saat ini lebih padat di bandingkan ketika menjadi Sekertaris DPRD Lamogan. Saat bekerja di gedung DPRD, dia hanya mengurusi administrasi kegiatan wakil rakyat. Sehingga, saat sore bisa pulang dari kantor. Selengkapnya….
KPK beri supervisi pelaksanaan e-planning, e-budgeting dan e-perijinan di Lamongan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat monitoring dan evaluasi implementasi e-Planning, e-Budgetting dan e-Perijinan dengan mengundang 11 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur pada tanggal 23 Maret 2017, salah satunya adalah Kabupaten Lamongan untuk mempresentasikan aplikasi tersebut dan rencana aksi dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Selengkapnya….
Lamongan ditunjuk sebagai mitra PEFA
Departemen Dalam Negeri RI tanggal 16 – 17 Pebruari 2017 telah menyelenggarakan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan daerah yang bekerja sama dengan PEFA sebuah organisasi yang ditunjuk oleh World Bank untuk melakukan pendampingan kepada negara – negara berkembang untuk mengembangkan manajemen keuangan publik yang lebih efesien, efektif, transparan dan akuntable. Dalam melakukan assesment tersebut telah menunjuk 5 daerah di Indonesia yakni Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Balikpapan.
